Pertumbuhan Penduduk Dan Ekonomi Tidak Seimbang

Gubernur menyoroti pertambahan penduduk sebesar 1,28% per tahun sebagaimana rilis BPS. Pertambahan tersebut menurutnya tidak didukung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat kondisi pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020.  “Yang jelas kondisi ini tidak seimbang (pertumbuhan penduduk : pertumbuhan ekonomi). Itulah yang harus kita evaluasi, langkah apa yang perlu kita lakukan untuk ini dan tidak boleh terlalu lama,” sebut Gubernur.

Hasil sensus penduduk tahun 2020 menyebutkan 29,5 % dari 14,8 juta jiwa penduduk Sumatera Utara (Sumut) tinggal di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Agar sebaran penduduk bisa lebih proporsional, perlu upaya pembangunan kawasan penyanggah sehingga masyarakat tidak terkonsektrasi di kota-kota besar saja.

“Tentu dimana ada gula, di situ ada semut. Namanya ibukota pasti banyak yang mau datang. Untuk itu kita harus banyak membuat kota-kota lainnya yang membuat orang datang ke sana. Itulah visi kita, membangun desa menata kota. Sehingga tidak semua rakyat kita datang ke kota. Meskipun sekarang ini penduduk lebih cenderung berada di kota,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai mendengar penyampaikan  hasil sensus penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (26/1).

Adapun upaya yang tengah dijalankan saat ini, lanjut Gubernur, adalah meningkatkan sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Sebab selain meningtaktan  ketahanan pangan, ketiganya dinilai ramah atau tidak mengundang terjadinya penumpukan orang yang saat ini harus dihindari guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Ini yang saat ini mudah dan ramah dengan Covid-19. Kenapa? Karena dia bekerja sendiri atau di daerah yang tidak terjadinya penumpukan orang (kerumunan). Jadi semakin luas (lahan) dia, berarti semakin aman. Jadi kita melihat itu, sehingga di 2021 ini kita tingkatkan,” sebut Edy.

Upaya selanjutnya menurut Edy adalah meningkatkan penanaman modal atau investasi untuk ketersediaan lapangan kerja dan mendongkrak pendapatan daerah. Apalagi Sumut punya luas wilayah daratan sebesar 72,98 ribu km2, dengan kepadatan penduduk sebanyak 203 jiwa/km2.

“Sumut itu kan cukup luas (untuk potensi investasi), jadi memungkinkan. Persoalnnya adalah, pendapatan daerah itu sangat penting dipikirkan, untuk menggeliatkan perekonomian dalam rangka mengimbangi pertumbuhan penduduk,” pungkas Edy.

Sebelumnya, Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi menyampaikan bahwa saat ini jumlah penduduk di Sumut sebesar 14,8 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, atau bertambah 1,82 juta jiwa sejak sensus penduduk 2010 silam dilaksanakan. Sehingga laju pertumbuhan penduduk per tahun diperkirakan sebesar 1,28 % per tahun.

“Dari jumlah penduduk di Sumut, sebesar 93,37 % atau sekitar 13,82 juta jiwa berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK). Sementara 6,63 % atau sekitar 0,98 juta penduduk lainnya tidak tinggal di alamat yang sesuai KK. Jumlah ini merupakan indikasi banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada KK,” jelas Suhaimi dalam paparannya.

Data lainnya adalah, sebaran penduduk yang masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografis hanya sebesar 0,36 % wilayah Sumut, ibukota provinsi ini dihuni oleh sekitar 2,44 juta orang atau 16,46 % dari 14,8 juta jiwa penduduk Sumut. Disusul Kabupaten Deliserdang dengan jumlah 1,93 juta jiwa atau sekitar 13,05%. Dari dua daerah ini, totalnya 29,5 % atau sekitar 4,37 juta jiwa.

Setelahnya menyusul Kabupaten Langkat, Simalungun dan Asahan mempunyai sebaran masing-masing sebesar 6,96 %, 6,69% dan 5,20%. Sedangkan kabupaten/kota lainnya masing masing dibawah 5%, dengan persentase terendah di Kabupaten Pakpak Bharat (0,35%).

Disampaikan juga, Sensus Penduduk 2020 juga mencatat bahwa jumlah penduduk di Sumut berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7,42 juta jiwa (50,15%), atau lebih tinggi dari penduduk perempuan yang berjumlah 7,38 juta orang (49,85%). Sehingga rasionya adalah, terdapat 101 laki-laki per 100 orang perempuan di Sumut pada 2020.

Usai pertemuan, Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi memberikan piagam penghargaan dalam rangka mendukung Sensus Penduduk (SP) 2020 di Sumut. Sekaligus juga menyerahkan laporan hasil sensus 2020. 

 

Pengelolaan Tenaga Kerja Perlu Perbaikan

Gubernur menilai pengelolaan tenaga kerja di Sumut perlu perbaikan diantaranya sistem pengupahan. " Saya melihat perlu perbaikan dalam pengelolaan tenaga kerja di Sumut, misalnya upah minimum. Saya lihat sebenarnya tahun 2021 turun sampai 2,8%. Kita mau buat bagaimana ada standar upah yang baik. Stimulus apa yang bisa kita berikan untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi dari sektor tenaga kerja. Kita juga harus memperhatikan pengusaha, agar keduanya bisa nyaman," ucap Edy Rahmayadi, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian.

Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat menerima audiensi pengurus DPD APJATI Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, 

Selasa (26/1). Hadir di antaranya Ketua DPD APJATI Sumut Asa Binsar Siregar, Penasehat DPD APJATI Sumut Charles Chevalier, serta anggota DPD APJATI Sumut Christina Pakpahan.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumut dapat mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam permasalahan ini, Edy meminta APJATI Sumut bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov)  untuk mencari solusi. "Nanti saya minta untuk duduk bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam membahas UMP ini," katanya.

Sementara Ketua DPD APJATI Sumut Asa Binsar Siregar mengatakan APJATI Sumut ke depan akan membantu Pemprov dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan serta pengangguran di Sumut. "Ke depannya kita dapat bekerja sama, berperan banyak untuk pengurangan pengangguran di Sumut khususnya yang ditempatkan di luar negeri dan kita harus saling membantu," katanya.

Selain itu, Binsar juga menyampaikan, dalam kunjungan ini mengundang Gubernur Sumut untuk hadir nantinya pada acara pelantikan DPD APJATI Sumut pada 29 Januari 2021 yang akan datang.  "Mari sama-sama kita membangun Sumut, ke depannya kami sangat memperhatikan dan akan sering berdiskusi dengan Pak Gubernur untuk solusi masalah pengangguran di Sumut," katanya.

MWA USU Medan Tolak Permintaan Kemdikbud

 Empat kandidat rektor USU yakni Prof Dr Farhat, M.Ked, Dr Mulyanto Amin, MSi, Prof Dr M Arif Nasution, dan Dr Resi Utama Pencawan, M.Pd.

Meski ada permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (MWA USU) memastikan menolak untuk melantik Muryanto Amin sebagai Rektor USU menggantikan Runtung Sitepu di Jakarta, 28 Januari 2021.

Sekretaris MWA USU, Guslihan Dasatjipta mengatakan, MWA USU menolak melantik Muryanto Amin sebagaimana permintaan dari Kemdikbud, karena Rektor USU sudah membuat keputusan memberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan golongan selama 1 tahun terhadap Muryanto Amin yang dinyatakan terbukti melakukan plagiarisme.

"Kita pastikan tidak akan terjadi kekosongan jabatan Rektor USU. MWA USU tidak akan membiarkan terjadinya kekosongan jabatan rektor. MWA USU akan menempatkan salah satu dari wakil rektor untuk menjadi pelaksana tugas rektor. Nanti akan ditunjuk pelaksana tugas yang tepat," ujar Guslihan Dasatjipta, Senin (25/1/2021).

Guslihan menyebutkan, MWA USU menolak melantik Muryanto Amin sebagai Rektor USU karena akan membawa dampak besar terhadap anak didik. Pasalnya, Muryanto Amin dipastikan akan mengeluarkan produk hukum ketika dilantik menjadi Rektor USU. Sebagai contoh adalah penandatanganan ijazah mahasiswa.

"Plagiat tak boleh menandatangani ijazah, berani menandatangani akan dituntut oleh masyarakat. Dampaknya sangat besar jika dilantik, karena ada produk hukum yang akan ditandatangani rektor yang bisa cacat demi hukum, salah satu contoh ijazah, yang paling besar ijazah," tegasnya, sebagaimana disiarkan Berita Satu.

Sebelumnya, Rektor USU Runtung Sitepu melalui keputusan dengan Nomor: 82/UN5 1 R/SK/KPM/2021 menyatakan, bahwa Dr Muryanto Amin SSos MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja dan berulang melakukan perbuatan plagiarisme dalam bentuk self-plagiarism atau autoplagiasi (plagiasi diri sendiri).

Kemudian, Muryanto Amin disebutkan telah terbukti melanggar etika keilmuan dan moral Sivitas Akademika. Selain itu, Rektor USU Runtung Sitepu juga mengeluarkan sanksi hukuman kepada Muryanto Amin berupa penundaan kenaikan pangkat dan golongan.

Muryanto Amin juga diminta untuk mengembalikan insentif yang telah diterimanya atas terbitnya artikel berjudul A New Patronage Network of Pemuda Pancasila in Governor 

Election of North Sumatera yang dipublikasikan pada jurnal Man in India terbit September 2017, ke kas USU.

Wakil Rektor 3 USU Mahyuddin KM Nasution menyebutkan, keputusan Rektor USU Nomor: 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 Tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma Etika Akademik/Etika Keilmuan dan Moral Sivitas Akademika Atas Nama Dr Muryanto Amin SSos MSi dalam Kasus Plagiarisme, tertanggal 14 Januari 2021.

"Keputusan Rektor USU tersebut dibuat berdasarkan keputusan Komite Etik USU tentang dugaan pelanggaran Etika Keilmuan dan Moralitas Sivitas Akademika dalam bentuk Plagiarisme oleh Dr Muryanto Amin S Sos MSi Nomor 55/UN5.1.KE/SK/TPM/2021, pada tanggal 12 Januari 2021," sebut Mahyuddin KM Nasution.

Bupati Karo dan Deliserdang Sepakat Peningkatan Jalan Barusjahe - Rumah Liang

Bupati karo Terkelin Brahmana SH, MH dan Bupati Deliserdang Anshari Tambunan tandatangi surat persetujuan bersama  dalam rangka  peningkatan jalan penghubung antara Desa Barusjahe Kab. Karo dengan Desa Rumah Liang Kab. Deliserdang, Senen (25/1) di Lantai 2 kantor Bupati Deliserdang. 

Surat Kesepakatan bersama ini tertuang dalam nomor : 119/022/bappeda /2021 tanggal 25 Januari 2021, yang mencatatkan khusus bentuk dukungan kedua belah pihak antarkabupaten bagi peningkatan jalan rumah Liang - Desa Barusjahe. 

Dalam pertemuan tersebut, Bupati deliserdang Anshari Tambunan mengatakan dihadapan para kepala OPD kab. Deliserdang, bahwa perjumpaan ini merupakan latar belakang sebagai dua sahabat. Ia sangat menghargai  bupati Karo.

Akhir sisa masa jabatan bupati Karo, masih mau bekerja keras memprioritaskan kepentingan masyarakat ." Jarang seperti ini, apalagi bagi kepala daerah ketika sudah mau susun barang, pasti banyak kebijakan tidak diakomodir lagi, "ujarnya.

Kesepakatan kedua kabupaten harus bersinergi pola skala prioritas, sebab historis masyarakat  yang berdomisili  asli dari Kabupaten Deliserdang didomain etnis suku Karo, disusul suku Melayu dan Simalungun. 

"  Dengan usainya kesepakatan ini diteken, menjadi perekat hubungan yang istimewa, dalam mendekatkan lagi antara dua kabupaten dalam  pembukaan dan peningkatan jalan penghubung kab. Deliserdang dengan kab. Karo , " ujar Anshari. 

Terkelin Brahmana, SH, MH, mengucapkan terimakasih atas sambutan Bupati Deliserdang, sehingga pertemuan ini bermanfaat dan tercapai kesepkatan ini 

" Upaya ini langkah dukungan komitmen kedua kepala daerah, dalam mewujudkan prioritas jalan tembus . Kabupaten Karo sudah membuka jalan Desa Barus Jahe dalam dua tahap. Tahap I melalui TMMD ke- 101 tahun 2018 dan Karya Bakti TNI tahun 2019. Namun berhenti, tidak dapat dilanjutkan peningkatan sampai ke Desa Rumah Liang kab. Deliserdang karena terganjal ada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung ujar Terkelin Brahmana.

" Secara historis, jalan esisting pada zaman nenek moyang suku Karo  sudah ada.Dulu disebut jalan setapak pelanja sira . Jadi era zaman dulu belum ada peraturan  negara.Masyarakat Karo yang domisili di Desa Barusjahe dan Desa Rumah Liang sudah  melewati jalan esaisting  tersebut untuk keperluan jual hasil pertanian ke pekan , " ujarnya 

" Menurut Terkelin, jika kita bersatu dan kompak jadi tidak ada alasan pemerintah pusat tidak memberikan ijin pinjam pakai kawasan hutan. Ini harus kita gaungkan" sebagai triger. Disamping historis budaya, terobosan ini didukung oleh peraturan presiden tentang KSPN (kawasan strategis Parawisata nasional) dan Perpres 62 tahun 2011 tentang Mebidangro (Medan-Binjai-deliserdang - Karo) , " ujar Terkelin Brahmana.

Sekda Deliserdang Darwin Zein S.Sos, mengatakan dengan adanya surat kesepakatan kedua bupati, selanjutnya  pihaknya akan mengirimkan surat dukungan kesepakatan tersebut  kepada bapak gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. 

" Surat ini menegaskan bahwa kesepakatan antara Deliserdang dan  Karo sudah tercapai.Kita harapkan  pihak Provsu segera memproses surat ini guna diteruskan  kepada menteri kehutanan  di Jakarta. 

" Ini regulasi sistem birokrasi, sehingga harus melalui pihak Provsu tidak serta merta langsung ke pihak Kemenhut ,"ujarnya 

Hadir dalam pertemuan tersebut, kepala Bappeda Karo Ir Nasib Sianturi, Msi, Kadis PUPR Kab.karo Eduward Pontianus Sinulingga, Kadis LHK Kab. Karo Radius Tarigan, Sekretaris Bapeda Provsu Yosi Sukmono, dan kepala OPD terkait 

Keliru, Semakin Banyak Pengawasan Justru Susah Bekerja

Menurut Gubernur, setelah perencanaan pembangunan, selanjutnya adalah bagaimana mempercepat pelaksanaannya. Untuk itu dibutuhkan percepatan dalam pengerjaannya, termasuk menyiapkan kelengkapan administrasi sebagai tahap awal. " Seharusnya dengan adanya pengawasan, pekerjaan semakin baik dan nyaman. Yang keliru, semakin banyak pengawasan justru semakin susah bekerja," ujarnya.

Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumut, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (25/1).

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi terus mendorong percepatan pembangunan di daerah ini. Sehingga seluruh target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan segera dapat dinikmati masyarakat.

Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum M Fitriyus, Kepala Inspektorat Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hasmirizal Lubis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ismael, dan Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit.

Ia menekankan agar sejak awal Januari 2021, proses pembangunan sudah dimulai. Dengan mengutamakan tender sejak tahun anggaran dimulai. Sebagaimana diharapkan pada November proyek fisik bisa selesai." Kami mengharapkan kita bisa bekerj asama agar persoalan yang sulit dihadapi bisa diselesaikan. Harus bisa diimplementasikan, jika tidak, tolong dikejar," harap Gubernur.

Disampaikan juga, kehadiran lembaga seperti BPKP di daerah dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan. Sebab selain mengawasi, perannya juga mendorong percepatan pelaksanaan proyek dan lainnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut Yono Andi Atmoko yang hadir bersama jajarannya, mengungkapkan fokus dan hasil pengawasannya selama kurun 2020 lalu. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi catatan penting dengan berbagai penjelasan terkait kendala pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga penanganan Covid-19 di daerah.

"Fokus pengawasan BPKP Sumut ada tiga. Yakni pengawasan atas pembangunan nasional, aset negara/daerah serta perbaikan sistem pemerintahan. Sementara capaian target PSN di Sumut, ada 60 %  yang belum tercapai," ungkap Yono.

Sedangkan dalam hal kondisi pandemi, lanjut Yono, pengawalan pelaksanaan penanganan Covid-19 ada di tiga aspek yakni kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Untuk rekomendasinya secara terperinci, juga telah diberikan rekomendasi kepada masing-masing pihak.

Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen hasil pengawasan dari Kepala Perwakilan BPKP Sumut kepada Gubernur. 

KIM Proyeksikan Laba Sebesar Rp18 Miliar

PT Kawasan Industri Medan (KIM) memproyeksikan laba sebesar Rp18 miliar lebih pada tahun 2021 atau naik sekitar 20% dari tahun sebelumnya sebesar Rp16 miliar lebih, meskipun secara Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) belum disetujui oleh pemegang saham.

Hal tersebut terungkap dalam rapat saat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima audiensi Direksi PT Kawasan Industri Medan (KIM) di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (25/1).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Komisaris Utama PT KIM Muhyan Tambuse, Komisaris RE Nainggolan, Direktur Utama (Dirut) Nugrah Wirawan, Direktur Keuangan, SDM dan Umum Daly Mulyana serta Direktur Pengembangan dan Operasional M Hita Tunggal.

"Tetapi kita sudah menyiapkan, intinya kenaikan sesuai aspirasi pemegang saham sudah kita penuhi. Jadi kenaikan pendapatan dengan laba 20% sudah kita buat. Mudah-mudahan kita bisa eksekusi dengan baik," ujar Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT KIM Daly Mulyana.

Target laba ini, lanjutnya, cukup bagus di masa pandemi Covid-19 saat ini, mengingat kondisi ekonomi sedang mengalami penurunan. Namun hal itu menurutnya sebagai tantangan untuk bisa bangkit." Kita masih memberikan relaksasi kepada para investor dengan tidak menaikkan harga sewa dan lainnya, agar mereka (perusahaan) bisa bertahan," tambahnya.

Kondisi ini diharapkannya bisa segera pulih, mengingat keberadaan sekitar 500-an perusahaan di kawasan industri yang mereka kelola, masih tetap bertahan. Dengan begitu, peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih baik.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengapresiasi kinerja PT KIM, namun selaku pemegang 30% saham PT KIM, Gubernur meminta agar direksi menjalankan usaha secara terbuka dan disiplin. Termasuk rencana pengembangan badan usaha ini, yang kemudian disesuaikan dengan tata ruang yang ada.

"Bagaimana PT KIM ini bisa lebih baik, supaya kita capai Sumut Bermartabat. Mari kita bertukar pikiran dan berdiskusi bersama. Jadi tidak ada sesuatu yang lewat belakang," ujar Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Arief Sudarto Trinugroho.

Gubernur juga mengajak Direksi PT KIM yang baru dilantik, untuk mendiskusikan lebih jauh soal rencana pengembangan usaha.  "Karena ini di wilayah Sumut, memang harus koordinasi dengan Gubernur. Jadi (nanti) saya ingin tahu apa rencana besar PT KIM. Apa yang bisa dikerjakan, khususnya bagi Pemprov Sumut ini," ujar Gubernur.

Sementara Dirut PT KIM Nugrah Wirawan usai pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur atas pesetujuan pengangkatan direksi baru PT KIM. 

Pihaknya memohon doa dan dukungan dari orang nomor satu di Sumut itu untuk bekerja sama, termasuk memberikan masukan.

"Tadi arahan Pak Gubernur, yang penting agar PT KIM lebih rapih dan disiplin dalam mengelola kawasan. Ini menjadi catatan dan koreksi kami," katanya.

Beberapa masukan dari Gubernur, lanjutnya, juga mengarah ke pengembangan kegiatan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sekaligus rencana investasi dan target laba dari pengelolaan kawasan, bersama Pemprov Sumut, Pemkab Deliserdang dan Pemko Medan. "Kita koordinasinya akan lebih intens," singkatnya.

Turut mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut Nurlela.

 

Kasus HIV/AIDS di Sumut Sudah Mencapai 20.000

Kasus HIV/AIDS terus meningkat setiap tahun, bahkan saat ini, secara kumulatif jumlahnya sudah mencapai 20.000 kasus di Sumatera Utara (Sumut). Untuk itu diperlukan penanganan serius, terutama dalam upaya pencegahannya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat menerima audiensi  Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (25/1).

Menurut Gubernur, upaya penanganan HIV/AIDS perlu didukung semua pihak yang terkait. Pertama yang perlu dilakukan adalah pencegahan. Hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemahaman kepada masyarakat. “ Pencegahan itu penting, lewat sosialisasi kita berikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya HIV AIDS tersebut,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengharapkan KPAD Sumut membuat rencana kerja yang lebih konkret dalam hal penanggulangan Aids di Sumut. Target program kerjanya harus jelas, sehingga program bisa dijalankan secara efektif. “Saya minta yang lebih konkret, sehingga kerja bisa efektif,” ujar Edy Rahmayadi.

Wakil Ketua KPAD Sumut Ikrimah Hamidy mengatakan kasus HIV/AIDS di Sumut didominasi para generasi muda yang berusia 17 hingga 29 tahun. Karena itu, sosialisasi kepada generasi muda sangat penting dan menjadi fokus pihaknya saat ini.

Disampaikannya, KPAD Sumut juga berupaya semaksimal mungkin memutus penularan HIV/AIDS. Sehingga pada tahun 2030 target Indonesia Bebas HIV/AIDS dapat terwujud. “Sinergi setiap pihak diperlukan termasuk dukungan pemerintah, agar Indonesai Bebas HIV/AIDS 2030 dapat tercapai,” kata Ikrimah.

KPAD juga mengusulkan kepada DPRD, wacana agar calon pengantin yang akan menikah dipastikan dahulu tidak terinfeksi HIV/AIDS. Namun bukan berarti pasangan tersebut tidak boleh menikah apabila terjangkit. Jika terjangkit, ada protokol yang harus dilakukan pasangan agar anak yang dilahirkan tidak ikut terpapar HIV/AIDS.

Ikrimah mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar bisa hadir melakukan sosialisasi di setiap sekolah. Menurutnya, pencegahan sangat penting dilakukan dengan memberi pemahaman kepada para siswa mengenai HIV/AIDS.

“Intinya bahwa untuk penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan secara sinergis semua pihak terkait,” kata Ikrimah.

Wagub Berharap Konflik di UISU Tidak Terulang Kembali

Ketua IKA Alumni UISU, Musa Rajekshah mengharapkan konflik internal di UISU tidak terulang kembali, yang hanya akan merugikan UISU  dan civitas akademi. “UISU harus berdiri kokoh dengan kepengurusan yang ada saat ini, dengan rektor yang ada saat ini, dan kami akan menyampaikan kepada instansi terkait,” sebutnya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah saat meresmikan sekaligus menandatangani prasti monumen Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Kampus UISU di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (25/1). Peresmian juga ditandai dengan pengguntingan pita  dan pelepasan balon ke udara.

Dalam sambutannya, Wagub Musa Rajekshah mengatakan, monumen tersebut bukan hanya tumpukan semen saja, tetapi ada makna yang tertulis di sisi kanan dan kiri monumen, yang bisa ditanamkan di dalam hati untuk  menjadi motivasi dan semangat bersama dalam menjalani kehidupan.

Sebagai salah satu universitas tertua di Provinsi Sumut, katanya, UISU harus mampu berperan dan berkiprah bagi pembangunan pendidikan di daerah ini, untuk mencetak generasi muda yang handal dan berkualitas. “Sehingga salah satu misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bermartabat dalam pendidikan bisa tercapai,” kata Wagub.

Pemprov Sumut juga akan terus mendukung UISU untuk dapat berkembang dengan baik demi mencapai kemajuan dan kemakumaran dalam menghasilkan manusia yang berkualitas, sesuai cita-cita pendiri UISU terdahulu dalam menghasilkan generasi muda yang handal dan membantu pembangunan Provinsi Sumut  khususnya dan Indonesia umumnya.

Musa Rajekshah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh alumni yang telah berpartisipasi dalam pembangungan monumen UISU dalam rangka milad ke-69 UISU dan berpesan kepada mahasiswi UISU untuk tetap semangat belajar walaupun tidak bisa bertatap muka langsung akibat pandemi Covid-19.

Rektor UISU Yanhar Jamaluddin mengatakan, pembangunan monumen ini merupakan rangkaian dari milad ke-69 UISU sebagai wujud nyata dari partisipasi alumni untuk penguatan akreditasi UISU karena dalam akreditasi  selalu dilihat seberapa besar dan seberapa banyak keterlibatan alumni dalam ikut serta membantu dan mengembangkan proses pembelajaran dan pengembangan universitas.

“Saat ini UISU akreditasnya adalah B dan  kita ingin mencapai arah yang lebih unggul yakni akreditasi A,  oleh karena itu diharapkan dukungan para alumni dan seluruh pihak yang terkait, agar ini bisa terwujud,” ujarnya.

Monumen tersebut terdiri dari 6 puncak yang terdiri dari tiga puncak di sebelah kanan yang bertuliskan Islami, Handal Teruji, dan tiga puncak di sebelah kiri bertuliskan 

Bermartabat Mulia, Dicintai Masyarakat, Diridhai Allah SWT. “Jika kita kiaskan semua 6 makna tonggak monumen ini  adalah wujud dari Rukun Iman yang kita nomelkaturkan dalam visi UISU,” jelasnya.

Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Ismet Danial Nasution mengatakan kehadiran monumen itu bukan sekadar monumen tapi proses lahirnya monumen ini menunjukan sinergi yang baik antara akademisi,  pengurus, pembina, pengawas dan alumni. Kehadiran monumen ini sebagai rangkaian milad ke-69 UISU diharapkan meningkatkan persatuan dan kesatuan di UISU. “ Insya Allah,  apa pun rintangan yang kita hadapi sesuai dinamika masyarakat baik dari berbagai sudut pandang  bisa kita hadapi bersama untuk kemajuan UISU,” jelasnya

Turut hadi dalam peresmian monumen ini Asisten Administrasi Umum M Fitriyus, Ketua Pembina Yayasan UISU T Hamdy Osman Delikhan Al-Hajj, Kepala Balitbang Sumut Harianto Butar-Butar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Safruddin, Ketua Dewan Riset Sumut Wan Saifuddin, dan para alumni UISU.

Memprihatinkan Pasien Covid-19 Dirawat di Kursi Roda

Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, bukan hanya di Sumut, tetapi juga Indonesia. Pasien Covid-19 di Jakarta harus dirawat di kursi roda, karena tempat tidur perawatan sudah habis. Rumah sakit di Medan juga sudah hampir penuh, jadi kabupaten/kota perlu tingkatkan protokol kesehatan (Prokes) dan kemampuan merawat pasien, tidak semua dikirim ke Medan,” kata Edy Rahmayadi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 di Provinsi Sumut secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (25/1).

Rakor dengan virtual ini dihadiri kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut tersebut Edy Rahmayadi juga meminta setiap kepala daerah membuat langkah yang nyata dalam pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19. Menurutnya, beberapa bulan terakhir berbagai daerah di Sumut telah menurun kedisiplinannya mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya harap kepala daerah memahami kondisi saat ini, kita perlu ambil langkah yang konkret. Lakukan kembali hal-hal seperti saat pertama kita terkena wabah ini, jangan kendur. Saya yakin, bila bersama kita bisa melewati ini,” jelas Edy.

Peningkatan kasus Covid-19 di Sumut kembali terjadi dalam dua pekan terakhir. Hal ini dinilai merupakan dampak dari berkurangnya kedisiplinan Prokes saat akhir tahun lalu hingga awal tahun 2021.Rata-rata jumlah penambahan konfirmasi positif Covid-19 pada 14 hari terakhir sebesar 85,3 kasus per hari. Walau sempat menurun di pertengahan Januari, penambahan kasus positif terus meningkat 88 kasus pada 24 Januari 2021. Karena itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta kabupaten/kota kembali perkuat Prokes dan fasilitas kesehatan.

“Kondisi saat ini sangat memprihatinkan, bukan hanya di Sumut, tetapi juga Indonesia. Bayangkan, di Jakarta ada pasien Covid-19 yang harus di rawat di kursi roda, tidak di tempat tidur lagi karena tempat tidur perawatan sudah habis. Di Medan rumah sakit juga sudah hampir penuh, jadi kabupaten/kota perlu tingkatkan Prokes dan kemampuan merawat pasien, tidak semua dikirim ke Medan,” kata Edy Rahmayadi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 di 

Pada Rakor virtual yang dihadiri kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut tersebut Edy Rahmayadi juga meminta setiap kepala daerah membuat langkah yang nyata dalam pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19. Menurutnya, beberapa bulan terakhir berbagai daerah di Sumut telah menurun kedisiplinannya mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya harap kepala daerah memahami kondisi saat ini, kita perlu ambil langkah yang konkret. Lakukan kembali hal-hal seperti saat pertama kita terkena wabah ini, jangan kendur. Saya yakin, bila bersama kita bisa melewati ini,” jelas Edy.

Per tanggal 24 Januari, kasus di Kota Medan sudah mencapai 9.927 dengan pertambahan kasus baru 56 orang, sedangkan Deliserdang 2.527 kasus dengan pertambahan kasus 15 orang. Ini membuat Edy Rahmayadi cukup prihatin, karena Medan lebih sering dijadikan muara bagi daerah untuk perawatan penanganan pasien Covid-19.

“Lakukanlah penyekatan, lakukan perawatan di daerah, bisa dikirim ke sini (Medan) bila kondisinya berat, kita akan siapkan perawatannya. Bayangkan di Medan ada pasien dari seluruh kabupaten/kota di Sumut, bahkan dari Aceh, Riau, Kalimantan, kita khawatir RS di Medan tidak cukup kapasitasnya karena melihat pertambahan kasus yang cukup signifikan 14 hari terakhir,” kata Edy Rahmayadi, yang di dampingi Kadis Kesehatan Pemprov Sumut Alwi Mujahit.

Selain peningkatan Prokes 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilisasi, Edy Rahmayadi berpesan agar memperhatikan Bed Occupancy Rate (tingkat kemanfaatan tempat tidur) dengan meningkatkan kapasistas tempat tidur di RS rerata 30-40%. Menurunkan angka kematian dengan cara tidak terlambat dalam melakukan test PCR dan tes PCR bagi seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) dua minggu sekali.

Edy Rahmayadi juga berpesan agar kabupaten/kota laksanakan program vaksinasi termasuk pendataan, sosialisasi dan menyiapkan dana. “Diminta kepada Bupati/Walikota memastikan ketersediaan dana untuk proses vaksinasi masing-masing sebesar 4% dan dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Terkait vaksin, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit menambahkan saat ini vaksin masih diutamakan untuk tenaga kesehatan (Nakes). Setelah itu, gelombang berikutnya adalah masyarakat dengan risiko tinggi seperti Polisi, Aparatur Sipil Negara yang banyak berhubungan dengan masyarakat, pegawai bank dan lainnya.

“Belum ke masyarakat secara langsung, kita masih menunggu informasi selanjutnya. Sekarang diutamakan kepada Nakes, setelah itu kelompok masyarakat yang berisiko tinggi dan kemudian yang berisiko rendah,” tegas Alwi, saat video conference.

Selain Kepala Daerah se-Sumut Rakor virtual ini juga dihadiri Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis, Koordinator Medis dan Paramedis Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Restuti Hidayani Saragih dan LO BNPN untus Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Dahlan Harahap. Selain itu Rakor virtual ini juga dihadiri Kadis Kesehatan kabupaten/kota se-Sumut dan OPD terkait. 

Wagub Sumut : Jangan Jadi Mental Penakut

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah  mengatakan generasi saat ini harus bermental pemberani, mental pejuang, tidak gampang dibeli, tidak mudah dipengaruhi. Jangan jadi mental penakut, pindah ke sana ke mari karena kepentingan sesaat. Demikian antara lain  kata sambutannya saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) II  Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Provinsi Sumut, Minggu (24/1) di Hotel Madani, Medan. 

Musa Rajekshah yang juga kader PP mengingatkan agar generasi muda memiliki mental berani, pejuang dan tidak mudah terpengaruh. SAPMA PP Sumut bisa mewarnai pembangunan di Sumut karena semangat dan ide-ide pemuda sangat dibutuhkan dalam membangun suatu daerah. "SAPMA harus bisa mewarnai pembangunan Sumut dan saya harap kalian bisa hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat harus merasakan manfaat positifnya," tambahnya.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Sumut Kodrat Shah menegaskan agar ketua dan pengurus amanah, tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ini penting karena SAPMA PP merupakan calon pengganti pimpinan PP berikutnya.

"Kalian kader PP yang akan menggantikan kami-kami ini yang sudah tua. Kalau saya ini mungkin 1 tahun lagi, jadi, jabatan itu bukan untuk jago-jagoan, kalian harus punya rencana dan cita-cita, kemudian wujudkan itu," tegas Kodrat.

Ketua PW SAPMA PP Provinsi Sumut M Rahmaddian Shah mengatakan, pihaknya bersama jajaran pengurus lainnya telah berhasil membentuk 24 cabang se-Sumut. Selain itu, kader SAPMA angkatan I se-Sumut telah mencapai lebih dari 4.000 orang.

"Saya sebelumnya mengatakan kader SAPMA tidak akan kurang dari 5.000 orang, tetapi sampai saat ini sekitar 4.000, masih kurang dari target. Saya mohon maaf, tetapi itu merupakan kerja keras dari pengurus SAPMA se-Sumut. Itu patut kita apresiasi. Saya harap pengurus baru nantinya bisa melanjutkan dan tentu lebih baik dari saya," kata Rahmaddian.

Turut hadir pada Muswil II ini Dandim 0201/BS Letkol Inf Agus Setiandar, Asisten Komunikasi dan Elektronika Hanudnas III Kolonel Joko Nugroho, Kaban Kesbangpol Pemprov Sumut Syafruddin, Plt Kadispora Sumut Baharudsin Siagian,  Ketua Umum Pengurus Pusat SAPMA PP Aulia Arief, Ketua PW SAPMA DKI Shaquille Rekardianto dan Ketua PW SAPMA Aceh Teuku Maury Darwin.

GBKP Runggun Semeimei Batu Terima 2 Umat Baru

Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun Semeimei Batu Klasis Medan Kutajurung, menerima dua umat baru, Minggu (24/02/2021). Seremonial penerimaannya dirangkaikan dengan ibadah minggu serta perjamuan kudus yang dipimpin Pdt Dikky Kristian Sitepu, S.Si, MM.

Kedua umat tersebut yakni Sastroy Bangun dan Mansyur Lubis, menyatakan pengakuannya menjadi umat Kristen di depan jemaat disertai liturgi pentahbisannya. Sastroy Bangun berasal dari Kabanjahe Tanah Karo dan Mansyur Lubis dari Desa Mbarui Kecamatan Birubiru Deliserdang. Sekaitan dengan acara tersebut, putri Satroy Bangun bernama Fayola Br Bangun juga disertakan dalam liturgi sidi anak.

Pdt Dikky Kristian Sitepu, S.Si, MM dalam kotbahnya yang terambil dari Injil Juna 3 : 1 - 10 mengatakan, peristiwa hari itu semata - mata karena belas kasihan Tuhan. Karenanya, diperlukan penghayatan serta aplikasi/penerapannya di lapangan nantinya. " Tidak ada manusia tanpa kesalahan dan dosa. Untuk itulah Tuhan memberi kita kesempatan bertobat dan membuktikan pertobatan itu dalam hidup yang baru," ujarnya.

Khusus kepada Sastroy Bangun serta Mansyur Lubis diharapkannya terjadi pemulihan baru dalam kehidupan dengan iman yang teguh. " Mari buktikan, bahwa kita sudah menjadi manusia yang hidup baru di dalam belas kasihan Tuhan," ujarnya.

GBKP Runggun Semeimei Batu mengawali ibadah minggu dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Setiap umat diharuskan mengikuti Prokes yang ditetapkan dengan mencuci tangan dengan sabun / hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak saat di ruangan gereja.

Terlihat hadir dari jajaran majelis GBKP Runggun Semeimei Batu, Ketua Bapa Wisnu Bangun, Sekretaris Bapa Efny Tarigan , Bendahara Nande Ginta Br Tarigan , Emeretus Bapa Markus Surbakti dan Nande Jonathan Br Sitepu. Selain itu juga hadir keluarga besar Sastroy Bangun dan keluarga dekat Mansyur Lubis.

  

     

 

Bupati Karo akan Laporkan SKPD ke Inspektorat Sumut

Bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH menyesalkan minimnya unsur SKPD dan Kepala OPD hadir dalam rapat lanjutan pembahasan pembatasan COVID - 19 dalam kegiatan masyarakat di kabupaten Karo, Jumat (22/1). 

Peserta rapat dari dinas SKPD yang diundangan sebagian  tidak hadir. Seyogianya rapat dijadwal diruang asisten pukul 14.00 wib , akhirnya tertunda. 

Setelah molor waktu 2.5 jam, rapat kembali digelar dengan berpindah tempat ke ruang kerja Bupati karo pukul 16.30 wib. 

" Hal  seperti seharusnya tidak perlu terjadi, malu kita terhadap Forkompimda yang sejak awal on time waktu telah menunggu ,"  kata  Bupati karo Terkelin Brahmana SH, MH kepada para SKPD yang hadir dihadapan Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli eko Hadyanto, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono, Sik dan Kajari Karo. 

Menurut Terkelin Brahmana, rapat itu sangat penting memfinalkan tujuan satu persepsi agar setiap SKDP memberikan kewenangan sesuai tupoksinya dalam penanganan pembatasan kegiatan masyarakat  pada masa pandemi Covid-19, agar digodok menjadi satu juknis oleh BPBD sebagai leading sektonya. 

" Tapi sayang, tanpa menyerahkan usulan program penanganan pembatasan Covid19 oleh SKDP didalam rapat ini, apalagi tidak hadir.Draf Instruksi Bupati karo terkait tindak lanjut Intruksi Gubsu pembatasan kegiatan masyarakat masa pandemi Covid-19, masih abu abu, katanya 

" Ini dilema.Masyarakat ingin kepastian peraturan dalam penerapan pembatasan kegiatan terkait Covid-19, kita ASN tidak pro rakyat, gairah kerja lesu dan menurun , sumpah jabatan dilanggar. Dampaknya  juknis tidak kunjungan selesai, apa mau diundangkan, kata Terkelin Brahmana, sembari meminta kepada dinas BPBD segera catat dinas yang tidak hadir, sebagai bahan laporan ke Inspektorat Provsu , supaya dilakukan audit khusus kinerja. 

SKPD yang hadir yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Direktur RSU Kabanjahe, Badan permodalan dan PPTSP, Makan Satpol PP dan BPDB, saya ucapkan trimakasih, yang masih memiliki tanggungjawab sesuai hati nurani yang tulus.Namun bagi SKPD yang tidak hadir para asisten, Dinas pariwisata, BKD , dinas ketenagakerjaan dan UKM , dinas Perindag , kabag hukum dan HAM, kita akan doakan agar mereka sehat semuanya  dan sesuai regulasi dan ketentuan sistem akan berjalan. 

Sementara Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto dan Kapolres Tanah Karo AKBP menyebut tidak menyangka rapat lanjutan  pembatasan  kegiatan masyarkat terkait Covid19 tertunda sementara Forkopimda sudah hadir tepat waktu sesuai undangan." Kami sepakat dengan Bapak  Bupati karo  agar langkah langkah yang akan diambil untuk menyurati inspektorat propinsi Sumatera Utara, tentu kami Forkopimda mendukung kebijakan tersebut. Hal ini  menurut hemat kami agar tindakan dan sikap seorang ASN mencerminkan loyalitas dan patuh, katanya

Prokes Bergelora Pemkab Dairi Raih Penghargaan Desain Masker

Kabupaten Dairi, Propinsu Sumatera Utara tidak saja menggelorakan penerapan protokol kesehatan (Prokes) berupa cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dalam kerumunan dan memakai masker. Hebatnya lagi, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Dairi meraih penghargaan pada perlombaan desain masker yang diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional Pusat dalam rangka memperingati Hari Ibu dan Pemberdayaan Potensi Perempuan Indonesia. Perlombaan desain masker yang diadakan oleh Dewan Kerajinan Nasional memperebutkan Piala Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Ny. Hj. Wury Westu Handayani Ma’ruf Amin.

Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi Ny. Romy Mariani Eddy Berutu menyampaikan ucapan selamat atas penghargaan yang diraih oleh Serli J. Napitupulu yang merupakan binaan Dekranasda Kabupaten Dairi.

“Semoga memberi inspirasi bagi kita semua bahwa kesuksesan tidak didapat begitu saja apalagi dari bersungut sungut, menyalahkan orang lain atau sifat sifat yang membawa energi negatif, tapi dari cara berpikir positif, penuh semangat dan harapan yang dibarengi kerja keras dan kerja nyata. Sekali lagi selamat buat Ibu Serli, Dairi sangat bangga. Teruslah berkarya semoga semakin sukses ke depannya,” pungkasnya.

Disamping meraih penghargaan , ditengah pandemi Covid-19 Dekranasda Dairi juga terus mendukung para petenun Silalahi.Hal itu terbukti pada penutupan kegiatan pembinaan dan pelatihan tenun kain Silalahi dengan pewarna alami oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ‘Marsipaihutan’ Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Sabtu (16/01/2021) di Kantor Kepala Desa Silalahi I.

Sebagai bukti keseriusan Pemerintah kabupaten Dairi pada kelangsungan tenun Silalahi, Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi Ny. Romy Mariani Eddy Berutu  menyerahkan Alat Tenun Gedokan komplit, dan alat pewarna komplit.

Selain itu Pemkab Dairi melalui Dinas Perindagkop Dairi juga memberikan bantuan 185 kilogram benang yang terbagi menjadi 125 kg untuk petenun gelombang pertama dan 60 kg untuk petenun untuk Kelompok UPPKS ‘Marsipaihutan’.

Dikatakan Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi Ny. Romy Mariani Eddy Berutu Bantuan ini diserahkan untuk mendukung kegiatan para petenun dalam rangka melestarikan kain tenun Silalahi agar semakin dikenal.

 

Gubernur Temui Pasien RSJ : Jangan Sampai Dokternya Sakit

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi  menemui pasien Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr M Ildrem, di Jalan Tali Air, Medan Tuntungan. Selain memberikan buah tangan,Gubernur juga mengunjungi setiap bangsal dan berinteraksi dengan pasien-pasien tersebut.  

Gubernur mengatakan kepada para pasien agar cepat sembuh. Juga memberi motivasi kepada para tenaga kesehatan agar bersemangat menyembuhkan pasien. “Tetap semangat dalam menyembuhkan pasien kita ini ya,” ujar Gubernur kepada para tenaga kesehatan saat Gubernur dan rombongan berkunjung, Senin (18/1). Tampak hadir Kepala RSJ Prof Dr M Ildrem Ria Telaumbanua , Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut Riadil Akhir Lubis dan Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Achmad Fadly. 

Ditambahkan Gubernur ada beberapa bagian fasilitas RSJ yang perlu diperbaiki guna memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.Tidak hanya pasien, menurut Gubernur, para tenaga kesehatan yang bekerja menyehatkan pasien juga perlu tetap sehat. Sehingga pasien dan tenaga kesehatan sama-sama sehat.

“Kita lihat mana yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki, kita anggarkan nanti ke depan bagaimana layaknya menyehatkan orang yang sakit, jangan sampai dokternya malah sakit, maka pasien dan tenaga kesehatan kita tangani segera, pertama penyembuhan pasien, kedua tenaga kesehatan,” ujar Gubernur usai peninjauan.

Sedangkan Kepala RSJ Prof Dr M Ildrem Ria Telaumbanua mengatakan, bed occupancy rate (BOR) atau tingkat penggunaan tempat tidur di rumah sakit tersebut mencapai 80%. “Angka tersebut sangat luar biasa, ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk menyehatkan masyarakat Sumut,” ujar Ria.

Saat ini jumlah pasien yang dirawat di RSJ tersebut berjumlah kurang lebih 260 orang. RSJ ini memiliki 18 kamar yang terdiri dari kelas 1, 2 dan 3. Rumah sakit tersebut juga memiliki berbagai fasilitas antara lain poliklinik, layanan gawat darurat, layanan rawat inap, fisioterapi, serta fasilitas penunjang lainnya.

Vaksinasi Minus Ketua DPRD Sumut, Gubsu : Tidak Etis Tolak Vaksin

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi orang pertama di Sumut menerima suntikan vaksin Covid-19. Vaksinasi minus Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting ini, selanjutnya diikuti Kapolda Sumut Martuani Sormin, Kajati Sumut Ida Bagus Nyoman, Ketua Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono, Kasdam I/BB Didied Pramudito, Kabinda Sumut Ruruh A Setyawibawa, Pangkosek Hanudnas III Erson S B Sinaga, Danlantamal I Belawan I Made Wahyu Santoso, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan lainnya.  

Vaksinasi ini dilakukan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (14/1). Tahapan vaksinasi dimulai dengan pendaftaran dan cek kesehatan. Gubernur menuju tempat vaksinasi dengan membuka kemeja dan mengenakan kaos lengan pendek bertulis Indonesia.Ia dengan tenang duduk di kursi dan menerima suntikan vaksin oleh dr Handoyo.

Edy Rahmayadi mengaku tidak merasakan apa-apa. Bahkan merasa badannya tambah sehat usai divaksin. “ Divaksin rasa-rasanya semakin sehat saya,” ungkap Edy Rahmayadi." Tidak etis bagi masyarakat menolak vaksin sebab vaksinasi adalah solusi yang sudah direncakan negara untuk kepentingan rakyatnya. Vaksin dilakukan dalam rangka memutus dan menghambat memperkecil berkembanganya Covid-19 di Indonesia khususnya Sumut , " ujarnya.

Demikian juga, Kapolda Sumut Martuani Sormin merasakan biasa-biasa saja usai divaksin. “ Jadi dengan vaksin tubuh kita akan memproduksi imun,”  ujar Sormin, sembari menyatakan, sampai saat ini, Sumut tidak memiliki sanksi apapun pada masyarakat yang menolak vaksin.

Sormin menyampaikan penularan Covid-19 di Sumut cukup terkendali. Sebelumnya Sumut berada di posisi 9 nasional, namun kini Sumut sudah berada di posisi 10. Meski begitu, protokol kesehatan (Prokes) harus selalu dijalankan.“ Kita harus menjadi agen untuk memutus rantai persebaran Covid-19, mudah-mudahan Sumut bisa terkendali persebarannya,” ujar Sormin.

Vaksinasi Covid-19 di Sumut, dilaksanakan dengan  menyiapkan cold storage bersuhu  2 - 8 derajat celcius.Usai menerima 40.000 vaksin tahap pertama, direncakan 34.000 vaksin akan datang ke Sumut pada tahap kedua.

Meski divaksinasi, protokol kesehatan (Prokes) tetap penting diterapkan. “Penerapan protokol kesehatan tidak berubah setelah vaksinasi, penerapan akan berubah setelah ada evaluasi dari perkembangan Covid-19,” ujarnya.

Koordinator Medis dan Paramedis Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Restuti Hidayani menyampaikan,  vaksinasi akan dilakukan di Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang). Total penerima vaksin antara lain untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) berjumlah 26.093, dan pejabat publik sebanyak 30 orang. Medan adalah kota terbanyak yang menerima vaksin.

Pada termin kedua, vaksinasi akan dilakukan di luar wilayah Mebidang. Beberapa persiapan yang telah dilaksnakan, antara lain pemantauan kesiapan cold storage di kabupaten/kota, pelatihan tenaga vaksinator bagi 1.500 orang, hingga koordinasi lintas sektor.

Usia 61

Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Drs Baskami Ginting tidak masuk dalam daftar prioritas vaksin COVID -19 berkaitan usianya 61 tahun. " Usia saya sudah 61 tahun, maka tidak diperbolehkan lagi divaksin," ujarnya kepada jurnalis sambil menyebutkan akan diwakili Rahmansyah Sibarani.

  

Gubsu Beri Hormat Saat Prosesi Kenegaraan Pemakaman Ernita Br Bangun

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Ernita Br Bangun, Kepala Biro (Kabiro) Perekonomian Setdaprov Sumut, yang meninggal dunia pada Minggu (10/1) pagi, di RS Murni Teguh Medan.

Penghormatan tersebut dilakukan Gubernur saat memimpin Upacara Resmi Pelepasan dan Pemakaman Jenazah, di Jambur Namaken, Jalan Jamin Ginting Medan, Senin (11/1). "Dengan doa kita antar saudara kita. Semoga Tuhan mengampuni segala dosanya. Dan Ernita Br Bangun damai di genggaman Tuhan, kita semua mendoakan," kata Gubernur, dalam amanahnya.

Ia mengaku sedih telah kehilangan sosok bawahan yang baik dan pekerja keras. Karena itu Gubernur mendoakan agar arwah Ernita Br Bangun damai bersama Tuhan serta keluarga yang ditinggalkan tabah menerima cobaan.  "Semua kita merasa sedih ditinggalkan Ernita Br Bangun. Tetapi ini semua kehendak Tuhan. Selamat jalan saudaraku, damailah selalu," pungkasnya.

Usai upacara, Gubernur pun menyampaikan ucapan belasungkawa kepada pihak keluarga yang mengikuti prosesi kenegaraan. Dirinya juga memberikan doa semangat agar yang ditinggalkan bisa tabah dan sabar.

Sementara menurut tokoh masyarakat, Parlindungan Purba yang juga aktif di kegiatan keagamaan Khatolik, menyebutkan bahwa Ernita Br Bangun adalah sosok pekerja keras dan ceria.  "Beliau ini selalu terbuka dengan semua pihak. Berperan aktif dalam kegiatan gerejawi Khatolik di Sumatera Utara. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ernita Br Bangun sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 2 malam, sambil menunggu hasil medical check up. Kepergian Ernita Bangun disampaikan, meninggalkan 3 orang anak dan 2 orang cucu. Perempuan kelahiran 27 Maret 1961 itu disebutkan telah menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut sejak 2017.

Turut mendampingi, Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi, Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Harlen Purba, Kepala Balitbang Harianto Butarbutar, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Binsar Situmorang, Plt Kepala Dinas Budpar Ria Telaumbanua, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Fadli, serta para pejabat lainnya.  

UISU 69 Tahun Kampus Baru 25 Hektar

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri Sidang Terbuka Senat dalam rangka memperingati Milad ke-69 Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Aula Biro Rektor UISU, Jalan SM Raja Medan, Kamis (7/1).

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Pembina Yayasan UISU T Hamdy Osman, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi (alumni UISU), Ketua Yayasan UISU Ismet Danial Nasution, Ketua Senat UISU Djohar Arifin Husin, serta para tokoh masyarakat dan akademisi.

Dalam sambutannya, Gubernur menyebut dirinya untuk ketiga kalinya menghadiri acara Milad UISU sejak dilantik 2018 lalu. Selama itu, sejumlah nama terus disebut karena punya sejarah dengan keberadaan perguruan tinggi tersebut.

Ia menyebutkan bahwa nama para pendiri seperti Bahrum Jamil, Adnan Benawi, Sabarudin Ahmad, Sariani AS dan Rivai Abdul Manaf menjadi nama yang terus dikenang. Termasuk nama Gubernur ketiga Sumut Abdul Hakim yang turut andil membantu UISU mengurus pendirian universitas ke Menteri Agama saat itu KH Wahid Hasyim.

"Saya ingin sampaikan, Abdul Hakim adalah Gubernur (Sumut), nama beliau terus disebut. Kenapa disebut, karena beliau ikut berbuat, menyusun batu demi batu," jelasnya.

Edy juga ingin berbuat bagi pembangunan UISU di masa mendatang. Sebab sebagai sosok yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di kampus tersebut, Edy Rahmayadi mengajak semua alumni memberikan peran nyata. "Jadi kalau kita alumni sekadar hadir di sini, tidak akan diingat. Mari kita alumni, menunjukkan kebanggaan. Jadi apa yang bisa anda buat?," ujar Edy.

Sebagai kampus tertua di luar Pulau Jawa, lanjut Edy, harusnya UISU dikelola dengan baik, karena nama besarnya bisa memberikan kebanggaan. Sehingga harus lebih baik dari universitas yang ada di Sumut. "Tetapi saat ini bisa kita evaluasi sehingga kita bisa mengejar kekurangan yang ada," sebut Gubernur.

Sedangkan saat disinggung terkait bantuan lahan untuk pendirian kampus baru, Edy menyebutkan bahwa posisinya sedang dalam proses pengadaan. Sementara lokasinya masih akan ditentukan kemudian, yakni sekitar 25 hektare.

Selain itu, Gubernur juga menyempatkan memberikan bantuan tali asih kepada 1.000 orang anak yatim piatu secara simbolis, didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Rektor UISU Yanhar Jamaluddin menyampaikan perkembangan universitas dalam beberapa tahun terakhir, mengalami kemajuan yang cukup baik. Mulai dari penerimaan jumlah mahasiswa, beberapa jurnal ilmiah serta penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan kerja sama bersama pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Untuk itu, pihaknya mengapresiasi peran Gubernur yang memberikan perhatian serta bantuan dalam memajukan UISU dalam masa mendatang.

285 CPNS Dairi Terima SK

Bupati Dairi Eddy K.A Berutu saat menyerahkan SK CPNS Formasi Tahun 2019 kepada 285 orang CPNS Rabu (6/01/2021) di GOR Sidikalang. Eddy K.A Berutu mengatakan sesuai dengan amanat Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian negeri sipil bahwa pelamar dinyatakan lulus seleksi diatur dalam pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“Anda adalah calon pegawai negeri sipil formasi 2019 yang telah resmi m
enerima SK calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi,” ucap Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu.

Eddy K.A Berutu mengutarakan,bahwa formasi CPNS tahun 2019 di Kabupaten Dairi memiliki pendaftar terbesar di seluruh Indonesia, yakni sebanyak 19.026 orang untuk mengisi 285 orang formasi yang tersedia.

“Ini harus di syukuri, kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan besar dan harapan yang anda berikan. Untuk babak kali ini andalah pemenangnya dan yang terbaik,” ujarnya.

Oleh karena itu,Eddy Keleng Ate Berutu dalam kesempatan tersebut meyakinkan para CPNS yang telah menerima SK untuk mewujudkan harapan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi dan masyarakat Kabupaten Dairi untuk mewujudkan perubahan besar yang diharapkan oleh masyarakat.

Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu mengajak seluruh CPNS yang telah menerima SK untuk bergabung dan menunjukkan kualitas masing-masing dalam mewujudkan perubahan tersebut dengan bersama sama bergandengan tangan dan saling bekerja sama.

“Saya meminta kepada kita semua untuk senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya, bermental yang baik, bersih dan jujur dan penuh tanggung jawab terhadap segala tugas dimanapun nantinya akan di tempatkan,” paparnya dalam sambutannya.

Tak lupa dalam kesempatan tersebut, Bupati Dairi  menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh yang hadir dalam kegiatan tersebut dengan harapan tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya sehingga harapan bersama mewujudkan Dairi yang Unggul dalam harmoni keberagaman dapat tercapai.

Sebelumnya, Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Dairi Dapot Hasudungan Tamba, SE, M.Si dalam laporannya mengatakan dari hasil berbagai seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia, yang dinyatakan lulus dan berhak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 untuk mengisi seluruh formasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebanyak 285 orang.

“Untuk tenaga guru sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 63 orang,” jelasnya. Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi Drs. Jonni Waslin Purba dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi Dekman Sitopu, SE.

Dikukuhkan 40 Pejabat Eselon II dan Eselon III Pemprov Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengukuhkan 40 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Senin (4/1), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan. Pengukuhan ini sekaligus menandai perubahan sejumlah nomenklatur dan unit kerja di Lingkungan Pemprov Sumut.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengukuhan juga dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Sumut, serta Pergub Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Badan dan Inspektorat Daerah.

Adapun nama pejabat eselon II yang dikukuhkan antara lain Arief Sudarto Trinugroho menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (sebelumnya Asisten Administrasi Perekonomian), Mhd Fitriyus menjadi Asisten Administrasi Umum (sebelumnya Asisten Administrasi Umum dan Aset), Basarin Yunus Tanjung menjadi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (sebelumnya Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama), Ernita Bangun menjadi Kepala Biro Perekonomian (sebelumnya Kepala Biro Bina Perekonomian), Achmad Fadly menjadi Kepala Biro Umum (sebelumnya Kepala Biro Umum dan Perlengkapan), Hendra Dermawan Siregar menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (sebelumnya Kepala Biro Humas dan Keprotokolan).

Sementara itu, pejabat eselon III yang dikukuhkan antara lain Iwan Sutani Siregar menjadi Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan, Fahri Azhari menjadi Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan, Moettaqien Hasrimi menjadi Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan.

Bersamaan dengan itu, ada 6 pejabat eselon III yang dilantik, antara lain, Koni Ismail menjadi Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Sumut, Syaiful Bahri Siregar menjadi Kepala UPT Pelayanan Sosial Tuna Netra Sei Buluh Serdang Bedagai Dinas Sosial dan Putra Boksu menjadi Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sumut.

Kepada pejabat yang dikukuhkan, Gubernur Edy Rahmayadi berpesan agar terus menjaga kepercayaan masyarakat Sumut dengan cara bekerja sebaik-baiknya. “Saya sudah ingatkan, rakyat di luar sana butuh kita, butuh ketaatan kita dalam tugas, butuh inovasi kita, butuh kreativitas kita. Tujuannya untuk kesejahteraan rakyat yang kita cintai,” katanya.

Selain itu, Gubernur juga menekankan agar loyal kepada instansi. Menurutnya sikap tersebut sangat penting guna mempercepat terwujudnya Sumut Bermartabat. Menjaga nama baik instansi dan Sumut  juga merupakan hal yang penting. “Tekankan, loyalitas dan dapat bekerja sama. Jaga esprit de corps, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi?” ujar Edy.

Edy Rahmayadi Pastikan Bantuan Diterima Masyarakat

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri secara virtual Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia Tahun 2021 oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat di 34 provinsi secara bertahap.

Edy Rahmayadi memastikan bantuan tunai ini akan diterima langsung oleh masyarakat melalui rekening bank ataupun melalui kantor pos. "Kita pastikan ini langsung diterima oleh masyarakat melalui rekening ataupun kantor pos. Pemerintah pusat sesuai arahan Presiden menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan tidak lagi dengan sembako dan sebagainya," ucap Edy Rahmayadi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (4/1).

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya menyatakan pemerintah akan terus melanjutkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tahun ini pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran Rp110 triliun untuk masyarakat di 34 provinsi di Indonesia.

"Bantuan tunai langsung sebesar Rp300 ribu/KK ini akan diberikan pada masyarakat dalam beberapa tahapan. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan ini juga sebagai pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita dan untuk memperkuat daya beli masyarakat," ucap Jokowi.

Jokowi meminta pada masyarakat yang menerima bantuan ini agar dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok masyarakat. "Jangan digunakan untuk membeli rokok. Belikan sembako untuk mengurangi beban keluarga. Bantuan ini agar diterima nilainya utuh dan tidak ada potongan karena dikirimkan langsung oleh penerima dari bank dan kantor pos," katanya.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar para menteri dan gubernur untuk dapat mengawasi penyaluran bantuan ini agar dampak pertumbuhan ekonomi terus dapat dirasakan.

Pemko Tebing Tinggi Melakukan Verifikasi Ketat di Sekolah

Persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah membuat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Tebing Tinggi melakukan verifikasi ketat ke  lingkungan SD dan SMP yang ada di Kota Tebing Tinggi. Juru bicara Pemko Dedi P. Siagian, Sabtu (2/1) menyampaikan, verifikasi tersebut dilaksanakan guna mempersiapkan jajaran pendidikan jika diputuskannya pembelajaran tatap muka.

Persiapan ini sejalan dengan kebijakan Pemprov Sumatera Utara yang sedang mengkaji hal ini untuk wilayah Sumatera Utara. " Kita harus bersiap agar belajar tatap muka tidak beresiko ,"  ujar Juru bicara Pemko Tebing Tinggi , Dedi P. Siagian. 

Verifikasi tersebut sekaitan dengan standarisasi  protokol kesehatan (Prokes) yang ada di sekolah serta dukungan pihak Komite Sekolah yang menjadi dasar utama untuk melakukan verifikasi dimulainya pembelajaran. Pemantauan meliputi rencana pengadaan sarana Prokes untuk melaksanakan 3-M yakni cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. " Selain itu, harus juga didukung surat ijin dari wali murid untuk  mengijinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, " ujarnya. 

Update data pada covid19.tebingtinggikota.go.id tanggal 30 Desember 2020 tercatat sembuh 172 orang, meninggal dunia 12 orang, kasus konfirmasi positif 17 orang dan suspek 20 orang.

Banyak Pelanggaran Prokes di Berastagi Dan Parapat

Pantauan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) di dua objek wisata yakni Berastagi dan Parapat banyak pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) . Pemantau kepatuhan Prokes ini dilakukan untuk menegakkan disiplin dalam menyambut tahun baru 2021, kemarin.

Dua daerah ini menjadi titik kumpul masyarakat dalam merayakan tahun baru. Tim Satgas Covid-19 Sumut memastikan kepatuhan masyarakat akan Prokes di dua daerah ini.

Bupati Karo, Dandim 0205/Tanah Karo (TK), Kapolres Karo dan BPBD Karo sepakat menjelang tahun baru harus memperketat protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 di Sumut bisa dikendalikan.Wakil Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas Covid-19 Kol Inf Azhar Mulyadi usai pertemuan di Kantor Bupati Karo, Rabu (30/12).bersama dengan Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadiyanto, Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo,melakukan operasi yustisi di Tugu Perjuangan dan Bukit Kubu Berastagi.  

“Masih ada yang tidak patuh, jadi kita berikan sanksi fisik dan nonfisik kemudian kita berikan masker. Ini sebagai pengingat kalau Covid-19 masih ada di antara kita. Dan menjelang tahun baru, kedisiplinan protokol kesehatan wajib diperketat,” tegas Azhar

Pemantauan disiplin Prokes di Parapat ditemukan  kepadatan pendatang dari luar kota dan masih banyak yang melanggar protokol kesehatan.  “ Juga masih banyak yang melanggar dan daerah ini.,” tambah Azhar.(*)